oleh

Kejati Aceh Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Terdakwa PT KAI

Medan, Rubrikrakyat.com – Kejati Aceh menegaskan segera mengajukan kasasi atas vonis bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap 4 orang terdakwa kasus dugaan korupsi pensertifikatan aset tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Aceh Timur.

Kasi Penkum Kejati Aceh Munawal saat dikonfirmasikan melalui pesan tertulis melalui pesan whatsapp, Rabu (30/06/21), menyampaikan langkah kasasi dilakukan lantaran JPU melihat banyak fakta persidangan yang diabaikan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Terhadap vonis bebas dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh thd empat terdakwa korupsi sertifikat PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Aceh Timur, kami sudah nyatakan akan melakukan kasasi. Kita ajukan memori kasasi setelah mendapatkan putusan lengkapnya dari Pengadilan Tipikor Banda Aceh,”ucap Munawal.

Dalam keterangan tertulisnya, Munawal menyebutkan  ada 21 item pertimbangan yang diabaikan oleh majelis hakim antara lain, semua administrasi kontrak dibuat oleh Aman Prayoga (Asisten Manager Penjagaan Asset PT KAI Divre Sumut  divre sumut), kemudian justifikasi usulan biaya diubah seolah tanah potensi masalah,  tetapi pada kenyataan kondisi tanah “clean dan clear”.

“Selain itu fakta terungkap mark up harga kegiatan sertifikat yang cukup signifikan untuak 301 bidang tanah sudah terang. Kemudian penggelembungannya pada harga operasional karena kalo mengacu kontrak  biaya operasional pengukuran, pendaftaran, pengambilan sertifikat dihitung perbidang tanah  masing-masing  Rp.5 juta x 3 tahap x 301 bid  tapi kenyataannya untuk pengukuran, pendaftaran, pengambilan sertifikat dilakukan  dlm waktu 5 hari utk tahap 1,2,3 yang hanya butuh uang operasional Rp.5 jt / hari.,” terang Munawal.

Selanjutnya hakim membenarkan hutang piutang / peminjaman modal  tanpa bukti tertulis yang pada kenyataan merupakan fee imbalan yang diterima masing-masing terdakwa.

Proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sekaligus, akan tetapi pencairan kegiatan dibagi untuk masing-masing tahap berdiri sendiri untuk 301 bidang tanah.

Dasar pembuatan kontrak mengacu pada peraturan Direksi tahun 2016 tentang pensertifikatan tanah asset PT KAI yang seharusnya peraturan direksi tersebut telah dicabut berdasarkan pasal 12 aturan peralihan peraturan direksi PT KAI tahun 2019 tentang pensertifikatan tanah asset PT KAI oleh notaris /PPAT

“Kemudian, hakim mengabaikan  perhitungan ahli auditor BPKP yang merupakan pejabat berwenang dalam hal audit PKN.  Selain itu proses pembayaran tanpa dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang dan langsung disetujui oleh Vice President terdakwa Saefuddin,”beber Munawal.

Kondisi tanah yang disertifikatkan tahap1,2,3 berjumlah total 301 bidang tanah telah kondisi “clean dan clear” sesuai keterangan pihak kepala desa dan pejabat BPN Aceh Timur sebgaimana yang telah dihadirkan JPU di depan persidangan.

Tehadap hasil pekerjaan mendahului kontrak (sertifikat terbit tgl 05 Agustus 2019 akan tetapi kontrak utk pengadaan sertifikat ditanda tangani tgl 14 agustus 2019).

Bahwa terdakwa Saefuddin selaku Vice President telah secara sadar menandatangani surat sporadik yang isinya bahwa terhadap objek ranah yang akan disertifikatkan tidak dalam sengketa (telah clean dan clear) hal ini tidak sesuai dengan justifikasi kontrak yang mengkondisikan objek tanah tidak clean dan clear.

“Bahwa terdakwa Anan Prayoga yang membuat semua dokumen kontrak, RAB, invoice, dokumen penawaran,    surat penunjukan vendor, yang pada kenyataannya bukan kewenangan wilayah kerja terdakwa Aman Prayoga,”sebut Munawal.

Bahwa fakta PNBP yang disetor ke kas negara untuk sertifikat tanah adalah sebesar Rp. 446.000.000 dari nilai kontrak Rp.8.200.000.000. Dan selebihnya sebesar Rp. 7.800.000.000 digunakan untuk biaya operasional kegiatan pengukuran, pendaftaran, pengambilan sertifikat di BPN

“Ini adalah mark up sesuai keterangan ahli LKPP dr.Feri Tanjung dan BPKP  Heru Ramadhan,”sebut Kasi Penkum.

Seharusnya biaya operasional yang sesuai ketentuan PMK adalah sebesar Rp. 250.000 / orang / hari. Bahwa tehadap proses pengukuran di lapangan dilakukan mendahului kontrak.

Proses pengadaan jasa bantuan lawyer dilakukan tanpa melibatkan unit hukum. Adanya jelas transaksi aliran dana yang ditransfer oleh terdakwa Robi Irmawan melalui rek bank kepada masing pihak : Aman Prayoga total Rp.2.300.000.000, Saefuddin Rp. 150.000.000,  Terdakwa Iman  Rp.207.000.000 dan Ardiansyha Rp 280.000.000 dan ke rekening terdakwa Robi Irmaean, total 3.400.000.000.

“JPUsudah memperlihatkan transaksi rekening koran tersebut di depan persidangan,”terang Munawal.

Terhadap proses pensertifikatan tanah PT.KAI 301 bidang tanah telah mendapat rekomendasi dari Kepala BPN Aceh Timur dan proses sertifikat akan selesai sblum pilpres 2019.

“Hal ini terjawab fakta bahwa objek tanah telah clean dan clear ( tidak ada potensi masalah),” ungkap Munawal.

Sebelumnya diberitakan empat terdakwa korupsi pensertifikatan aset tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Aceh Timur divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada persidangan yang berlangsung Senin (28/6/21).

Menurut hakim yang diketuai Dahlan, terdakwa Saefudin, Roby Irmawan, Iman Ouden Destamen dan Muhammad Aman Prayoga dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, subsidair jaksa penuntut umum dan dibebaskan dari segala dakwaan. (RR/relis)

Komentar

News Feed