oleh

Pemkab Taput Lindungi Masyarakat Hukum Adat

Rubrikrakyat.com, Taput – Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si didampingi Kadis Lingkungan Hidup Heber Tambunan dan beberapa pimpinan OPD menandatangani SK Pengakuan dan Perlindungan MHA bersama Masyarakat Hukum Adat (MHA)  di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Tarutung. Selasa, (11/01/2021).

Pertemuan tersebut diikuti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Aliansi Masyarakat Nasional Adat (AMAN), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Yayasan Healthy Planet Indonesia (HEPI).

Pada saat ini, komunitas adat langsung bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Republik Indonesia. Pemerintah Daerah merespon permintaan masyarakat atas tuntutan hutan adatnya. Untuk mengakui komunitas ternyata harus melalui beberapa tahapan yang dibahas dalam rapat pembahasan hasil identifikasi dan verifikasi calon hutan adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 25 november 2021 di ruang rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK dan dihadiri Bupati Nikson Nababan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Bupati Nikson Nababan memandang masyarakat Tapanuli Utara yang mayoritas adalah petani memerlukan lahan sebagai salah satu modal agar petani dapat berdikari yang merupakan salah satu tujuan pendiri Negara Republik Indonesia.

Menteri lingkungan hidup dalam mengalih fungsikan kawasan hutan negara menjadi hutan adat, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terlebih dahulu mengakui keberadaan MHA ini.

“Kepada MHA yang telah ditetapkan diharapkan dapat mengelola hutan adat secara arif sesuai dengan ketentuan adat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah Adat bukan milik pribadi tetapi milik bersama. Semoga ketiga MHA ini dapat terus berjalan dan semakin kuat sehingga dapat menyejahterakan masyarakat adatnya, ” ucap Bupati Nikson Nababan.

Diharapkan juga nantinya, kegiatan pengelolaan hutan adat ini tidak menimbulkan konflik baik diantara sesama anggota MHA maupun dengan masyarakat sekitar atau dengan Pemerintah.

Nantinya pengelolaan hutan adat ini dapat bersanding dengan program-program pemerintah lainnya, terutama mendukung program ketahan pangan”, tegas Bupati Nikson Nababan.
Dalam kesempatan berharga tersebut Bupati Tapanuli Utara menandatangani SK Bupati tentang Keputusan Bupati Tapanuli Utara tentang pengakuan dan perlindungan MHA.

SK Bupati ini memutuskan keberadaan MHA dan juga wilayahnya dan SK tersebut menjadi dasar Kementrian Lingkungan Hidup untuk menerbitkan penetapan Hutan Adat.

Adapun 3 MHA yang menerima SK Bupati yaitu, MHA Bius Hutaginjang, Desa Hutaginjang Muara, MHA Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong, MHA Aek Godang Tornauli Desa Dolok Nauli Kecamatan Adian Koting. Setiap MHA diwakilkan sebanyak 5 orang. (RR/Jend)

Komentar

News Feed