oleh

Pris : Dugaan Korupsi DBH Libatkan Mantan Bupati Labusel Tetap Kedepankan Presumption Innocence

Medan, Rubrikrakyat.com – Pris Madani SH dari kantor Prislis Law Office selaku Penasehat hukum Mantan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung membenarkan penahanan terhadap kliennya terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DBH BP PBB) Sektor Perkebunan.

“Dimana, Wildan Aswan Tanjung datang pada proses tahap 2 yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Poldasu kepada Pidsus Kejatisu pada 16 September 2021. Jadi dalam hal ini klien kami taat hukum dan menyesalkan adanya pemberitaan bahwa klien kami Pak Wildan ditangkap,” ucap Pris dalam siaran pers, Rabu (22/09/21).

Dikatakan Pris mengenai perkara dugaan korupsi DPB PB PBB Sektor Perkebunan yang dijadikan sebagai Insentif, secara prinsip tentu kami tidak dapat menjelaskan pokok perkaranya, namun yang harus diketahui oleh publik bahwa DBH BP PBB Sektor Perkebunan ditransfer oleh Pemerintah Pusat. 

“Dari sisi aturan penggunaannya untuk apa, tidak dijelaskan secara ekplisit dalam peraturan perundang-undangan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 83 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar rujukan pembagian Insentif hanya menjelaskan penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah diatur oleh masing-masing Daerah,” Urai Pris.

Lebih lanjut Pris menjelaskan, kalau merujuk pada putusan perkara yang sama, yang lebih dulu diputuskan kepada 2 (dua) orang Terdakwa inisial “MH” dan “SL”, pada peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada pokoknya, perbuatan Terdakwa melawan hukum dalam arti penyalahgunaan wewenang, yang secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum. 

Sedangkan menurut kami, penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tidak diatur dalam UU TIPIKOR, namun diatur dalam Pasal 17 dan 20 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 

Adapun dalam UU TIPIKOR mengatur terkait dengan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan. ‘Oleh karena itu, menurut kami perkara yang menimpa Klien kami bukan TIPIKOR, namun perkara Administrasi’.

Masih dalam pesan siaran pers yang disampaikan melalui pesan via whatsapp sekalipun Mantan Bupati Labusel ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan tetapi tetap melekat dalam dirinya perlindungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental, yaitu praduga tak bersalah (presumption innocence).

“Sehingga dalam penyampaian informasi sekiranya mengedepankan checks and balances, agar perkara ini tidak terkesan seakan-akan di framing untuk tujuan politik tertentu,” ungkapnya.(relis)

Komentar

News Feed