RUBRIKRAKYAT.COM – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri hingga mengakibatkan meninggalnya seorang siswa di Kota Tual, Maluku. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan dan tamparan serius bagi komitmen negara dalam melindungi anak.
“Kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil, terlebih terhadap anak yang masih berstatus pelajar, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Hetifah, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, sekolah dan ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Ia menilai tindakan represif yang berujung pada hilangnya nyawa tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Tindakan represif yang berujung pada hilangnya nyawa tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu mendesak agar proses hukum terhadap oknum yang terlibat dilakukan secara transparan, objektif, dan tegas, baik melalui mekanisme pidana maupun penegakan kode etik internal.
“Tidak boleh ada impunitas atas pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Dalam kerangka hukum pidana nasional, perbuatan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa memiliki konsekuensi serius dan harus ditegakkan tanpa kompromi,” jelasnya.
Selain penegakan hukum, Hetifah juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan pengawasan aparat, termasuk standar operasional prosedur (SOP) penggunaan kekuatan dalam berinteraksi dengan masyarakat sipil, khususnya anak-anak.
Ia menilai pembenahan tersebut penting guna mencegah terulangnya kasus serupa serta memperkuat perlindungan terhadap peserta didik di seluruh Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Hetifah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan meminta seluruh pihak terkait mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas.
“Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan agar perlindungan terhadap pelajar benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.(rrc/**)
